Dua Tugas Mendesak Gerakan Buruh

Bangun Konfederasi Buruh Progresif Yang Kuat dan Lapangkan Jalan Menuju Partai Kelas
Sebab tanpa Organisasi Massa yang kuat, mustahil ada Partai Kelas yang kuat)

Disaat situasi politik meningkat, akan selalu ada kelompok yang mencoba mengambil ruang (Opurutunity) untuk melakukan upaya delegitimasi terhadap kekuasaan secara simultan, termasuk dari kelompok progressif sekalipun. Tinggal bagaimana masing-masing kelompok mengejahwantahkan taktik dan strateginya sehingga mampu menyokong keberhasilan tujuan dan kepentingannya tersebut. Tengok saja situasi saat ini, Partai yang mengklaim oposon Rezim SBY-pun melakukan hal yang sama dengan manuver hak angket, kekuatan konservatif-militeristik juga tidak ingin kalah dengan mobolisasi aksi tandingan di bebagai daerah. Lantas bagaimana posisi gerakan buruh Indonesia??? Baca lebih lanjut

Dampak ACFTA, 40.000 buruh di Jabar terancam kena PHK

Bandung– Sekitar 40.000 buruh pabrik di Jawa Barat terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang akan menghempaskan daya saing produk dalam negeri. Baca lebih lanjut

GONJANG GANJING TENTANG PEKERJA KONTRAK/PKWT dan OUTSOURCING

Menjelang dan sesudah peringatan May Day atau Hari Buruh, 1 Mei 2008, mencuat berita di masmedia cetak maupun elektronik tentang tuntutan para pekerja/buruh yang disuarakan melalui pimpinan SP/SB :Hapuskan Kerja Kontrak ! Stop/Hentikan Outsourcing ! Baca lebih lanjut

Dampak FTA, jutaan orang terancam kena PHK

Jakarta–Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak terburuk dari perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) ASEAN-China bisa mencapai 7,5 juta orang.

Hal ini bisa terjadi jika pemerintah tidak melakukan upaya-upaya konkrit untuk menekan imbas terburuk FTA seperti membendung serbuan produk-produk impor China dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Demikian disampaikan oleh Ketua Apindo Djimanto saat ditemui di sela-sela acara temu akhir tahun antara dewan pengupahan nasional, depnakertrans dan LKS Tripartit di kantor Depnakertrans, Jakarta, Rabu (30/12).

“Kira-kira 7,5 juta orang terancam terdegradasi, setelah itu bisa menganggur, bisa jadi pengusaha dan lain-lain. Ini kalau tidak ada upaya sama sekali,” katanya.

Djimanto menjelaskan, saat ini peredaran barang impor di Tanah Air mencapai 50% dari komiditas di pasar dalam negeri, dimana dari jumlah barang impor sebanyak 40% adalah produk-produk impor China. Apindo memperkirakan jika dampak terburuk FTA terjadi maka komposisi barang-barang impor bisa melonjak hingga 75% sedangkan produk-produk China naik sampai 70%.

“Kalau dilepas tidak ada upaya penghambatan maka akan naik ke titik 75% (barang impor). Ini akan mendesak lapangan kerja seperempatnya dari pekerja formal 29 juta orang,” katanya.

Potensi membanjirnya barang-barang impor tersebut akan berdampak pada kinerja industri dalam negeri, khususnya dalam mempengaruhi penjualan yang berujung pada penurunan produksi dan berakhir pada pengurangan tenaga kerja.

Ditempat yang sama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaiman Iskandar mengatakan pelaksanaan FTA sedkit banyak akan mempengaruhi sektor ketenagakerjaan di Tanah Air. Namun kata dia, dampaknya tidak akan signifikan.

“Signifikan sih tidak, tapi akan ada ancaman,” kata pria yang biasa disapa Cak Imin itu.

Sekarang hingga Desember 2009 pekerja formal di Indonesia   hanya 30,65% atau 32,14 juta orang dari total angkatan kerja. Sedangkan untuk jumlah pekerja informal mencapai 67,86 juta orang. Jumlah itu mencapai 69,35% dari total angkatan kerja di Indonesia sebanyak 113,83 juta orang.

Outsourcing Sebagai Tools Para Pengusaha

Awan Asmara

Outsourcing makin hari makin banyak. Dulunya saya mengira di kantor saya nggak ada. Ternyata sudah mulai banyak karyawan di kantor yang di-outsource. Ya beginilah potret suram negara ini. Sudah nyari kerjaan susah, kalo dapet juga gajinya nggak gede-gede banget. Ditambah lagi di-outsource pula. Pahit…..sangat pahit.

Apa yang terjadi dengan negara ini? Di mana kontrol pemerintahnya? Katanya negara ini menganut paham koperasinya Hatta. Kok malah mengarah ke Neo Liberal gini. Apa gara-gara banyak Obligasi Pemerintah yang dijual ke pengusaha dan berakibat menjadikan pengusaha bagai Raja?

Ayolah bapak-bapak dan ibu-ibu di DPR dan MPR, ada yang tidak beres dengan negara ini. Outsourcing jelas merugikan rakyat. Bentuk baru penjajahan struktural yang tidak boleh dibiarkan. Ini negara kita. Kita yang menentukan aturan mainnya. Bukan korporasi asing.

Apa perlu rakyat bunuh diri massal gara-gara tidak sanggup membiayai hidup? Apa perlu tragedi penjarahan massal 98 terulang kembali? Apa perlu gerakan mogok kerja nasional? Saya rasa itu semua tidak perlu jika bapak-bapak dan ibu-ibu di Senayan punya nasionalisme dan rasa cinta terhadap negara ini.

Lebih baik Indonesia hancur daripada jadi budak negara lain. Saya rasa Bung Karno pernah mengucapkan ini.

OUTSOURCING Dan Tenaga Kerja

OUTSOURCING (ALIH DAYA) DAN PENGELOLAAN
TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN:
(Tinjauan Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) *

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa memiliki kualitas yang memiliki daya saing di pasaran.

Dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production).[1] Salah satu solusinya adalah dengan sistem outsourcing, dimana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.[2] Baca lebih lanjut

OUT SOURCHING BULLSHIT..!!!!!

ZWIE (29)
Kita semua tahu bahwa orang yang bekerja sebagai outsourching, kesejahteraan pekerjanya akan banyak terampas, inilah yang sekarang marak di negeri tercinta kita ini…disaat ekonomi bangsa terpuruk, barang kebutuhan dasar naik, BBM naik…akan tetapi nilai pendapatan pekerja tidak mengalami peningkatan…pekerja yang menyandang predikat miskin akan semakin banyak..
Apakah ini yang di harapkan oleh Pemerintahan Indonesia????
Kenapa UU Tenaga Kerja membiarkan adanya sistem out sourching???
Kenapa pelaku bisinis yang menerapkan Sistem Outsourching dibiarkan saja???
Pemerintah…oh pemerintah…kenapa semakin buta saja.!!
Ini juga yang terjadi di sebuah Rumah Sakit di Cilacap, sebagian besar pekerjanya berstatus sebagai tenaga Out Sourching, bahkan tenaga-tenaga Profesionalnyapun di perlakukan sama.
Pihak ketiga yang menjadi Supplyer tenaga kerja hanya duduk sambil menghitung uang yang masuk ke kantong dari keringat para OutSourching…
Perhatikan…!!!

  1. Pekerja Outsourching tanda tangan kontrak setahun sekali(tidak ada jaminan untuk dapat terus bekerja)
  2. Pekerja yang nota bene bekerja di Rumah Sakit, untuk kesejahteraan kesehatan harus bersusah payah mengunjungi RS lain yang menerima JAMSOSTEK.
  3. PT(dalam hal ini yang mengontrak tenaga kerja setiap tahun berubah nama, minimal memiliki dua nama PT) hal ini untuk mengelabuhi UU Tenaga kerja (PT tidak boleh memperkerjakan orang dengan status OutSourching lebih dari dua tahun).
  4. Pekerja OutSourching yang telah bekerja puluhan tahun setelah pensiun tidak mendapatkan tunjangan APAPUN.
  5. Tidak ada kenaikan jenjang karier yang jelas.
  6. Harus rela di gaji tidak sesuai standar.

Oleh karena itu…
HAPUSKAN OUTSOURCHING!!!
TINDAK TEGAS PELAKU SISTEM OUTSOURCHING!!!
UU TENAGA KERJA YANG JELAS DAN ADIL!!!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.