GONJANG GANJING TENTANG PEKERJA KONTRAK/PKWT dan OUTSOURCING

Menjelang dan sesudah peringatan May Day atau Hari Buruh, 1 Mei 2008, mencuat berita di masmedia cetak maupun elektronik tentang tuntutan para pekerja/buruh yang disuarakan melalui pimpinan SP/SB :Hapuskan Kerja Kontrak ! Stop/Hentikan Outsourcing !

“May Day, Pemerintah Diminta Peka terhadap Masalah Buruh, Tuntutan tidak perlu banyak, tetapi yang satu ini yang harus diperjuangkan untuk dicabut, terutama terkait sistem outsourcing” Wakil Ketua Komisi III DPR;

“Sistem kontrak kerja atau outsourcing akan dihapus karena banyak merugikan buruh”, Erman Soeparno Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (Suara Karya, Jumat 2 Mei 2008).

“Tuntutan penghapusan system kerja kontrak dan outsourcing serta perbaikan upah minimum menjadi agenda utama perayaan Hari Buruh Seduna diberbagai daerah ditanah air” (Investor Daily, Jumat 2 Mei 2008).

‘Ribuan demonstrans melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia ke Istana Negara di kawasan Jln. M.H. Thamrin, Jakarta, kemarin, untuk memperingati Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada 1 Mei. Pada peringatan yang biasa disebut May Day itu para buruh tersebut menuntut penghapusan sistem outsourcing” (Koran Tempo, Jumat 2 Mei 2008)

Berita-berita tersebut menunjukkan banyak kalangan tidak atau kurang memahami permasalahan kontrak kerja dan ousourcing. Bahkan dalam box berita surat kabar tersebut ada kutipan pernyataan Erman Suparno Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi “Sistem kontrak kerja atau outsourcing akan dihapus karena banyak merugikan pekerja atau buruh”. Apakah benar Menakertrans berkata seperti itu ? Perlu klarifikasi nampaknya. Bila benar sungguh memprihatinkan. Tulisan berikut ini mudah-mudahan dapat menjelaskan permasalahan diseputar system kerja kontrak dan outsourcing

SISTEM OUTSOURCING DAN LATAR BELAKANG OUTSOURCING
Timbulnya permasalahan pada praktek outsourcing, sementara belum tersedia perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang mengatur tentang hal tersebut.

KUH Perdata pasal 1601 b mengatur adanya pengakuan tentang perjanjian pemborongan pekerjaan.

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak menyebut istilah outsourcing namun dalam beberapa pasal mengatur tentang pemborongan pekerjaan dan penggunaan pekerja/buruh melalui perusahaan jasa penyedia pekerja/buruh yang akhirnya dikenal dengan sebutan outsourcing dengan maksud :

• sebagai landasan hukum menyikapi praktek outsourcing;
• sebagai acuan menyelesaikan permasalahan yang timbul dilingkup outsourcing.

Landasan Filosofis & Pertimbangan Pelibatan Perusahaan Lain

n Pertimbangan mengurangi beban;

n Pertimbangan meminimalkan / mengalihkan resiko;

n Pertimbangan efisiensi (bukan dalam arti production cost);

n Pertimbangan fluktuasi pekerjaan

PELAKSANAAN OUTSOURCING -TIMBULNYA OUTSOURCING :

Untuk efisiensi, Charles t. Fote mengatakan “kiat berhemat adalah jangan mengerjakan semua sendiri”.
Mengurangi panjang dan kompleksnya rentang kendali manajemen usaha.
Political will : pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi usaha kecil dan menengah.
Ada jenis pekerjaan spesifik memerlukan penanganan khusus oleh keahlian tertentu.
Bentuk hubungan dagang baru dengan sistim order.
Untuk menekan labor cost.

CIKAL BAKAL OUTSOURCING DI INDONESIA
Pengelolaan sumber daya MIGAS didasarkan pada Pasal 33 (2) & (3) UUD 1945:.
· Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
· Bumi & air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara & digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam rangka pelaksanaannya telah diundangkan UU No. 40/Prp tahun 1960 tentang Pertambangan MIGAS yang memuat ketentuan:
Pertambangan & kekayaan alam yang terkandung dalam bumi (MIGAS) hanya diusahakan oleh negara dan dalam hal ini oleh perusahaan negara semata-mata;
Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk perusahaan negara tersebut apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang belum dapat atau tidak dapat dikerjakan sendiri.
Selanjutnya ketentuan tersebut diatas dituangkan dalam UU No. 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak & Gas Bumi Negara (PERTAMINA);
Sifat usaha pencarian MIGAS adalah:
Padat modal; diperlukan modal yang sangat besar untuk mencari & memproduksi MIGAS;
Resiko tinggi; resiko kegagalan yang sangat tinggi dalam pencarian MIGAS berbanding terbalik dengan biaya yang dibutuhkan;
Berteknologi tinggi
Sadar akan terbatasnya dana, teknologi dan sumber daya yang dimiliki, sejalan dengan Pasal 12 UU PERTAMINA dalam rangka mengembangkan kegiatan sektor hulu, PERTAMINA mengadakan kontrak kerjasama dengan para pengusaha minyak asing dalam bentuk Kontraktor Production Sharing (KPS).
Sistem KPS ini terus berkembang dengan mengakomodasikan tidak saja kepentingan investor tetapi juga kepentingan nasional, terutama pembagian keuntungan yang lebih layak & peningkatan kadar peran nasional dalam pengadaan material, jasa & tenaga kerja.
Saat ini sistem KPS diterapkan oleh banyak negara produsen minyak lain.

TREND OUTSOURCING
Merupakan kebutuhan dari kondisi saat ini, contohnya adalah untuk penghasil consumer goods yang memberikan semua bagian non-corenya kepada pihak lain:
Bukanlah hal baru yang dipraktekkan tetapi merupakan praktek yang sudah dilakukan beberapa perusahaan yang berhasil dalam effisiensi yang juga dicirikan dengan minimnya masalah-masalah perburuhan;
Outsourcing murni akan memberikan nilai tambah dari lepasnya masalah hubungan industrial, remunerasi, benefits dan hal-hal lain yang sifatnya melekat pada pekerja karena produk jasalah yang diambil dari sifat kerjanya;
Perubahan dari kondisi sekarang menuju outsourcing merupakan langkah effisiensi yang sangat strategis untuk kelancaran usaha yang ada pada saat ini;

TUJUAN PROGRAM OUTSOURCING:
Melaksanakan anjuran Pemerintah dalam mengembangkan kemitraan agar perusahaan tidak menguasai kegiatan industri dari hulu ke hilir;
Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat terutama di daerah sub-urban;
Mendorong terjadinya proses pendidikan & alih teknologi dalam bidang industri & managemen pengelolaan pabrik;
Mengurangi kegiatan pemusatan industri di perkotaan yang dapat menimbulkan gangguan kerawanan sosial, keamanan & konflik perburuhan.

MANFAAT OUTSOURCING:

BAGI PEMERINTAH:
Mengembangkan & mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional;
Pembinaan & pengembangan kegiatan koperasi & UKM;
Mengurangi beban Pemerintah kota dalam penyediaan fasilitas umum (transportasi, listrik, air & pelaksanaan ketertiban umum).

BAGI MASYARAKAT & PEKERJA:
Aktivitas industri di daerah akan mendorong kegiatan ekonomi penunjang dilingkungan masyarakat (pasar, warung, sewa rumah/kamar, transportasi dll);
Mengembangkan infrastruktur sosial masyarakat, budaya kerja, disiplin & peningkatan kemampuan ekonomi;
Mengurangi pengangguran & mencegah terjadinya urbanisasi;
Meningkatkan kemampuan & budaya berusaha dilingkungan masyarakat.

BAGI INDUSTRI:
Mengurangi beban keterbatasan lahan untuk pengembangan perusahaan di kawasan industri;
Meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan produk baru & penyesuaian dengan perkembangan teknologi, sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan produk baru & teknologi;
Produk yang sudah stabil & menggunakan teknologi lama bisa dikembangkan di perusahaan mitra (outsourcing);
Meningkatkan daya saing perusahaan dengan effisiensi penggunaan fasilitas & teknologi yang berkembang pesat.

ALASAN UNTUK OUTSOURCING:
Fokus pada core bisnis;
Perampingan organisasi;
Peningkatan produktivitas;
Pekerjaan musiman;

KAPAN OUTSOURCING DIBUTUHKAN:
Cara kerja yang sudah tidak efisien;
Operation cost yang tinggi;
Secara kualitas kemampuan kurang bersaing;
Daya kompetisi rendah.

DAMPAK HAMBATAN TERHADAP OUTSOURCING
Akan terjadi restrukturisasi kegiatan industri secara nasional yang akan mengakibatkan keresahan dikalangan UKM;
UKM akan kehilangan kesempatan untuk berusaha karena semua kegiatan industri akan dipusatkan di perusahaan induk;
Berkurangnya kesempatan kerja karena perusahaan harus menggunakan teknologi tinggi untuk meningkatkan efisiensi;
Hambatan terhadap perkembangan ekonomi secara nasional.

PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BIASA DIHADAPI DI LAPANGAN
Dilibatkannya Perusahaan Pemberi Pekerjaan oleh pekerja kontraktor / kontraktor dalam perselisihan hubungan industrial mereka;
Ikut campurnya oknum karyawan Perusahaan Pemberi Pekerjaan dalam penentuan pemilihan pekerja kontraktor secara langsung;
Terlibatnya Perusahaan Pemberi Pekerjaan (oknum karyawan) dalam penentuan remunerasi kontraktor;
Proteksi kedaerahan pekerja lokal yang berlebihan;
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dicampur-adukan dengan masalah sosial;
Pemaksaan penyelesaian masalah perburuhan dengan cara politis;
Kurangnya antisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan;
Perburuhan dalam kontrak dokumen.

DEFINISI OUTSOURCING :

Berdasarkan semangat Keppres 18/2000, Pasal 6 & 2
· Suatu pola pengadaan yang mengalihkan sebagian kegiatan pengadaan barang / jasa kepada penyedia barang / jasa yang mempunyai keahlian di bidangnya yang mencakup layanan kegiatan operasi, rencana kebutuhan barang, proses pembelian, proses kepabeanan, pengelolaan inventori, sistem suplai & distribusi.

OUTSOURCING BERDASARKAN UU NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Perusahaan Pemborongan Pekerjaan(PPP):

· Sebagian pelaksanaan pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan lainnya melalui :
1. Perjanjian pemborongan pekerjaan, atau;
2. Penyediaan jasa pekerja/buruh.

OUTSOURCING

· Pekerjaan yang diserahkan (1) harus memenuhi syarat-syarat:

Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama,
Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan,
Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan
Tidak menghambat produksi secara langsung,
Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Perusahaan (1) harus berbentuk badan hukum,
Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja P/B sekurang-kurangnya sama dengan P/B perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
Hubungan kerja (PKWT atau PKWTT) antara P/B dengan perusahaan pemborongan pekerjaan diatur secara tertulis,
tidak terpenuhi, maka demi hukum hubungan kerja P/B beralih dengan perusahaan pemberi pekerjaan (PKWT atau PKWTT).

· Perusahaan Penyedia Jasa P / B
1. P/B PPJ tidak boleh digunakan untuk kegiatan pokok atau yang berhubungan langsung dengan proses produksi;

2. Dapat digunakan untuk kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;

3. Merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan;

4. Bila tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan.

5. Perlindungan upah & kesejahteraan, syaker, dan perselisihan menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

6. Harus memenuhi syarat :
Adanya hubungan kerja antara P/B dan perusahaan penyedia jasa P/B;
PKWT atau PKWTT tertulis ditanda-tangani kedua belah pihak.

7. Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan pokok atau penunjang yang berhubungan langsung dengan proses produksi (core busines), pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan P/B dengan PKWT dan / atau PKWTT;

8. Kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan;

9. Kegiatan tersebut antara lain:
a) usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);
b) usaha penyediaan makanan P/B (catering);
c) usaha tenaga pengamanan (security/satpam);
d) usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta;
e) usaha angkutan P/B;
f) dsb.

10. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, maupun;
11. Penyelesaian perselisihan antara perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dengan P/B; harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INTISARI KEPMENAKERTRANS No.220/MEN/X/2004

Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
Merupakan pelaksanaan Pasal 65 ayat (5) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Perusahaan Pemberi Pekerjaan adalah
a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan P/B dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perusahaan Pemberi Pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan.
Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis.
Dalam hal di satu daerah tidak terdapat perusahaan pemborong pekerjaan yang berbadan hukum atau terdapat perusahaan pemborong pekerjaan berbadan hukum tetapi tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat melaksanakan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan, maka penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dapat diserahkan pada perusahaan pemborong pekerjaan yang bukan berbadan hukum.

Alur Proses Produksi

Perusahaan pemberi pekerjaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan pemborong pekerjaan wajib membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan.

Core dan Non-Core

Berdasarkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan, perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang utama dan penunjang berdasarkan ketentuan, serta melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

KONDISI DUNIA USAHA SAAT INI (Change or Die)
1. Banyak perusahaan bangkrut akibat terlambat melakukan perubahan cara pengelolaan;
2. Sebagai akibat semakin dinamisnya lingkungan bisnis, maka perusahaan harus semakin lincah & responsif sehingga selalu mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis yang karakteristiknya serba cepat & serba tidak pasti;
3. Outsourcing merupakan salah satu solusi bahkan kadang-kadang merupakan satu-satunya solusi dari problem efisiensi perusahaan dalam menghadapi kompetisi.

PRAKTEK OUTSOURCING DI INDONESIA
1. PT Pertamina – dengan KPS-KPSnya
2. PT Jamsostek – dalam Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan RS yang dirujuk
3. PT PLN – dalam penyediaan sumber daya listrik dengan perusahaan pembangkit listrik (Indonesia Power), juga dalam penyediaan sistem billing tagihan, pembuatan, perawatan dan perbaikan jaringan PLN.
4. PT TELKOM – dalam penyediaan sistem billing tagihan, dan juga pembuatan, perawatan dan perbaikan jaringan telepon serta sistem transmisi/panel satelit.
5. Perusahaan Penerbangan – dalam Ticketing, Catering, Cargo dan Perawatan Pesawat.

PUTUSAN JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
ATAS UU 13/2003 TENTANG OUTSOURCING

1. Menimbang bahwa perlindungan yang diberikan terhadap buruh outsourcing tampak dalam Pasal 66 ayat (1), (2) a, c dan ayat (4) yang berbunyi :” ————————- ”

2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal P/B dimaksud ternyata dipekerjakan untuk melaksanakan kegiatan pokok, tidak ada hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa P/B, dan jika perusahaan penyedia jasa P/B bukan merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum, maka demi hukum status hubungan kerja antara P/B dan perusahaan penyedia jasa P/B beralih menjadi hubungan kerja antara P/B dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

3. Oleh karena itu, dengan memperhatikan keseimbangan yang perlu dalam perlindungan terhadap pengusaha, P/B dan masyarakat secara selaras, dalil para Pemohon tidak cukup beralasan. Hubungan kerja antara P/B dengan perusahaan penyedia jasa yang melaksanakan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 – 66 undang-undang a quo, mendapat perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja demikian dalam kesempatan yang tersedia, maka perlindungan hak-hak buruh sesuai dengan aturan hukum dalam UU Ketenegakerjaan, tidak terbukti bahwa hal itu menyebabkan sistem outsourcing merupakan modern slavery dalam proses produksi.

1. Lahirnya UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebuah realitas yang tidak dapat dihindarkan dan kita mesti dapat menerima dengan cara :
a) Bijaksana : Mau mengakui dan bertanggung jawab terhadap adanya kewajiban yang timbul;
b) Cerdas : Mampu menjabarkan dan mendefinisikan tentang apa yang harus disesuaikan dengan kepentingan bisnis.

2. Disamping BIJAKSANA dan CERDAS, para pengusaha juga musti JELI dalam melihat mana yang merupakan PELUANG dan mana yang menyerupai JEBAKAN, hal ini mengingat ada ancaman :
a) Pekerja kontrak dapat menjadi pekerja tetap;
b) Pekerja Pihak Ketiga dapat menjadi Pekerja Pemberi Kerja;
c) Tuntutan denda sampai Rp. 500 juta;
d) Tuntutan pidana kurungan sampai 5 tahun.

KESIMPULAN

· Pekerja Kontrak yang bekerja atas dasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 56 s/d Pasal 59, berbeda dengan atau tidak sama dengan outsourcing;

· PKWT atau Pekerja Kontrak dihire/direkrut langsung oleh Perusahaan Pemberi Kerja;

· Pekerja Perusahaan Outsorcee dihire/direkrut oleh Perusahaan Outsourcee bisa menjadi Pekerja Tetap (PKWTT) bisa dengan status Pekerja Kontrak (PKWT), tidak memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan Pemberi Kerja;

· Outsourcing diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 64 s/d Pasal 66;

· UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pernah di Yudicial Review oleh 37 Pimpinan SP/SB ke Mahkamah Konstitusi dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Keputusan tidak bertentangan dengan UUD 1945 termasuk PKWT serta Outsourcing;

Sumber: APINDO

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s